DPRD Bengkalis Gelar Paripurna Kerja Pansus

UtusanNews, Bengkalis- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis mengelar paripurna sidang ke-III atas 3 laporan panitia khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Bengkalis, pada Selasa (28/06/2019) bertempat di Ruang Sidang Paripurna Lantai II Kantor DPRD Bengkalis.

Dalam paripurna laporan Pansus tersebut dihadiri 26 orang dari 45 anggota legislatif, rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD H Abdul Kadir didampingi Wakil Ketua DPRD Zulhelmi, serta turut dihadiri Bupati Bengkalis Amril Mukminin diwakili Asisten Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bengkalis, admanistator, pimpinan bank riau kepri, serta para undangan yang hadir.

Ada beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang akan dibahas, yaitu penyertaan modal ke Bank Riau Kepri, Pernyertaan modal ke PT Bumi Siak Pusako dan perubahan Ranperda Perusahaan Air minum Tirta Terubuk.

Rapat dimulai dengan ditandai pembacaan laporan pansus melalui juru bicara panitia pansus Hendri,S.Ag.MSI tentang pernyertaan modal ke Bank Riau Kepri, bahwa panitia khusus atau pansus telah mencermati rancangan peraturan daerah (RANPERDA) dan menjelaskan bupati bengkalis dan pandangan umum fraksi – fraksi dewan Kabupaten Bengkalis.

Lanjutnya pansus menjelaskan hasil pembahasan rancangan peraturan daerah dan pernyertaan modal Bank Riau Kepri dengan adanya ekonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dan perlu di optimalkan potensi sumber pendapatan asli daerah guna mendukung pembiayaan penyelengaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan mutu kemandirian daerah di Kabupaten Bengkalis.

“Yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai pemegang saham di Bank Riau Kepri,” terangnya.

Dikatakannya, terakhir kali pernyertaan modal ke bank riau kepri pada tahun 2012 sebesar 20 milyar sehingga pada tahun 2018 pernyertaan modal pemerintah daerah kabupaten bengkalis kepada bank riau kepri sebesar 121.606.200.000 milyar.

Baca Juga :  BKPM Pusat Melakukan Penilaian Perizinan di Kantor DPMPTSPTK Meranti

Untuk itu lebih jauh kata hendri, pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Bengkalis sudah 6 tahun menyertakan modal di bank riau kepri Kabupaten Bengkalis.

Selama 2 tahun terakhir penerimaan pendapatan mengalami penurunan sedangkan pemerintah kabupaten dan kota lainnya turut menambah pernyataan modal untuk meningkatkan penerimaan daerah.

Hal ini panitia khusus (PANSUS) pernyertaan modal ke Bank Riau Kepri perlu dilakukan langkah-langkah kongrit sehingga ranperda ini diterima untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Kata juru bicara pansus, Ada catatan penting yaitu pernyertaan modal pemerintah kabupaten bengkalis kepada bank riau kepri sebesar 300 milyar baik berupa uang, saham dan batang milik pemda, penganggaran di sesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

Untuk itu, diharapkan kepada bupati bengkalis segera menindak lanjuti ranperda yang disepakati menjadi peraturan teknis terutama bentuk Peraturan Bupati (perbub) Bengkalis.

Pansus juga mengharapkan bupati bengkalis agar dapat memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Bengkalis terkait hal tersebut untuk melakukan kerja sama dengan bank riau kepri serta perlu adanya payung hukum yang jelas terkait dengan besarnya devidin yang di terima pemegang saham.

Lanjutnya, laporan Pansus tentang permasaalahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kabupaten bengkalis melalui juru bicara Indrawan sukmana mengatakan putusan pengadilan pada tangal 04 mei 2017 lalu dan tentang gugatan karyawan PT BLJ Kabupaten Bengkalis.

Terkait putusan tersebut ada beberapa fakta yang perlu di perhatikan yaitu terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan pihak PT BLJ dengan menindak lanjuti dengan surat PHK.

Dari putusan tersebut PT BLJ perlu membayar pesangon sebagai tindak lanjut penerbitan surat PHK karena tidak memiliki dana mencukupi untuk membayar pasangon tersebut.

Baca Juga :  Dapati Perusahaan Tak Serap Tenaga Lokal, SJR Siap Dampingi Warga Bengkalis

“Oleh karena itu kewajiban kita membayar pesangon tersebut kepada karyawan yang terkena PHK,” terangnya.

“Hal ini berdasarkan peraturan perundangan, kewajiban tersebut tetap dibayarkan meskipun perusahaan di vailidkan,” tambahnya.

Lanjutnya, PT. BLJ mempunyai dua alternatif sumber dana untuk membayar pesangon tersebut yaitu dari penjualan aset dan dana yang bersumber dari pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis

Lanjutnya kata sukmana lagi, pemerintah Kabupaten bangkalis yang paling memungkinkan memberikan dana dalam bentuk penyertaan modal kepada PT BLJ.

Untuk menghindari resiko hukum penyertaan modal tersebut harus berpedoman pada perundangan yang berlaku, sebagai mana di atur dalam peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) no 52 tahun 2012 tentang pedoman pengelola investasi daerah

Dalam penyertaan modal dilakukan dengan bentuk penyusunan dokumen rencana kegiatan investasi.

Selanjutnya pembahasan tentang Kerja pansus perubahan peraturan daerah (perda) nomor 04 tahun 1994 tentang pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta terubuk.

Dimana melalui juru bicaranya Febriza luwu.SH mengatakan ada beberapa catatan yaitu meminta kepada bupati segera menindak lanjuti perda yang akan di sepakati pengesahan ini di dalam peraturan-peraturan teknik terutama dalam bentuk peraturan bupati sehingga peraturan ini segera di sahkan.

“Kita minta bupati segera menindak lanjuti perda yang akan di sepakati pengesahan ini di dalam peraturan-peraturan teknik terutama dalam bentuk peraturan bupati sehingga peraturan ini segera di sahkan,” katanya.

Untuk itu, dengan dibentuknya perundangan PDAM tirta terubuk maka diminta mewujudkan sistem air yang berkualitas demi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Bengkalis Riau.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bengkalis diharapkan untuk dapat mencari sumber potensi yang belum terdaftar dengan melakukan beberapa hal yaitu survei, pendataan maupun pengajian yang lebih akurat lagi terhadap potensi yang ada sehingga bisa dijadikan sumber dalam hal peningkatan hasil pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis.

Baca Juga :  30 Hektare Lahan di Rangsang Terbakar Dalam Kurun Waktu 2 Bulan

“Kepada bupati bengkalis agar memerintahkan bagian ekonomi, sekda, bappeda untuk mencari sumber potensi yang belum terdaftar dengan melakukan beberapa hal yaitu survei, pendataan maupun pengajian yang lebih akurat lagi terhadap potensi yang ada sehingga bisa dijadikan sumber dalam hal peningkatan hasil pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis,” katanya.

Terkait hal tenaga kerja, dirinya berharap dalam penerimaan pegawai dan tenaga kerja di PDAM tirta terubuk tersebut seharusnya pekerja lokal atau yang berdomisili di Kabupaten Bengkalis dan yang terpenting memiliki keterampilan khusus berkualis dalam keahliannya.

“Dan harapannya sebagai mitra kami berharap kepada pemerintah daerah dan seluruh stakeholder supaya bersenergi dalam menjalankan pemerintahan dan diharapkan kepada pemda perda yang disahkan perbubnya diberikan ke DPRD jangan terlalu lama,” harapnya

Pada akhir sidang paripurna laporan kerja Pansus Bupati Bengkalis di wakili asistennya mengatakan atas nama pemerintah kabupaten bengkalis mengucapkan terima kasih dan apreasisi setinggi-tingginya atas jaminan komunikasi yang harmonis dari DPRD Kabupaten Bengkalis.

Dengan mengedepankan semangat demokrasi dan kebersamaan dalam menjaga denamika dalam agenda pemerintahan untuk menjadikan Kabupaten Bengkalis lebih maju.

“Ucapan terima kasih kami aturkan atas terselengara sidang paripuran ini
Dan kami menyadari sepenuhnya bahwa kerja keras panitia khusus (Pansus) dalam menyelesaikan beberapa rancangan peraturan daerah(RANPERDA) untuk di tetapkan peraturan daerah (Perda).

Asisten bupati bengkalis mengharapkan sumbang dan saran dan masukan sehingga dapat dijadikan pegangan untuk perbaikkan penyelenggara pemerintah kabupaten bengkalis.

“Kita harapkan kerjasama yang baik dapat senantiasa terjalin antara pemkab denga DPRD dalam membangun Kabupaten Bengkalis,” harapnya. (ADVERTORIAL)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.