Pemerintah di Tahun 2019 Targetkan 9 Juta Sertifikat Tanah Rakyat, Hindari Sengketa

UTUSANNEWS, TANGERANG – Di Tahun 2019 pemerintah menargetkan 9 juta sertifikat tanah untuk rakyat akan dituntaskan untuk meminimalisir sengketa lahan. Tahun 2018 ini, pemerintah menargetkan 8 juta sertifikat tanah untuk rakyat akan dituntaskan.

Mengutip laman setkab.go.id, hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilakukan karena banyak sekali sengketa atau konflik tanah karena rakyat tidak pegang tanda bukti hukum kepemilikan tanah berupa sertifikat.

“Pada 2015, dari 126 juta bidang tanah yang seharusnya bersertifikat, namun kenyataannya yang ada sertifikatnya baru 46 juta bidang, Yang 80 juta bidang belum bersertifikat,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada penyerahan 10.000 sertifikat tanah untuk warga Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dan Kabupaten Tangerang, di ICE BSD, Serpong, Banten, Rabu (26/9) siang.

Baca Juga :  Kabupaten Meranti Berhasil Meraih Juara Ke Dua Di Ajang MTQ Riau

Karena itulah, lanjut Presiden, pemerintah mempercepat sertifikasi tanah. Jika pada 2017 lalu sudah diserahkan di seluruh Indonesia sebanyak 5 juta sertifikat. Tahun ini target pemerintah dapat menyerahkan 7 juta sertifikat, dan tahun 2019 sebanyak 9 juta sertifikat.

“Tapi memang untuk membuat sertifikat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote itu sebuah pekerjaan yang besar, tapi targetnya tetap akan saya naikkan terus,” ungkap Presiden Jokowi.

Presiden meminta kepada para penerima sertifikat untuk manfaatkan sertifikat yang sudah diterima. Kepala Negara menyampaikan bahwa sertifikat tersebut mau disimpan tidak apa-apa, dipakai untuk agunan atau pinjaman ke bank juga silakan.

Baca Juga :  Polres Meranti Gelar Rapat Pengamanan Jelang Pilgubri 2018, 'Jangan Ada Personil yang Turut Atau Berfoto Dalam Partai'

“Titipan saya, kalau mau dijadikan agunan itu dihitung dan dikalkulasi agar sertifikat ini betul-betul berguna dan bisa mensejahterakan keluarga kita,” tutur Presiden Jokowi.

Sebelumnya Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil dalam laporannya mengatakan, di Provinsi Banten dari jumlah tanah 3,9 juta bidang, saat ini sudah 56 persen yang terdaftar dan bersertifikat.

“Sesuai perintah Presiden, target kami untuk provinsi Banten akan diselesaikan paling lambat tahun 2023. Tahun ini Provinsi Banten dapat jatah 400 ribu sertifikat, yang sudah selesai mencapai 130 ribu sertifikat,” ujar Sofyan.

Baca Juga :  Pemkab Meranti dan LKPP-RI Adakan Sosialisasi Aplikasi SPSE, Ini Tujuannya

Sementara dari 10.000 sertifikat yang dibagikan oleh Presiden Jokowi dalam acara di ICE BSD itu.

Yang datang di acara ini sebanyak 10 ribu penerima sertifikat, masing-masing 5.000 dari Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Untuk Kabupaten Tangerang tahun ini akan diserahkan sebanyak 70.200 sertifikat, sementara untuk Tangerang Selatan diserahkan sebanyak 70.300 sertifikat.

Tampak hadir dalama cara tersebut antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Gubernur Banten Wahidin Halim, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahma Diany, dan Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar. (BUKAMATA.CO)

sumber setkab.go.id

loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.