Anggota DPRD Meranti Konsultasi Rencana Kegiatan Industri Meranti Ke Disperindag Provinsi Riau

UTUSANNEWS.COM, MERANTI- Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan kerja pansus I dalam rangka konsultasi RPIK Kabupaten Meranti, di Dinas Peindustrian Provinsi Riau, pada Rabu (21/02/2018) di Ruang Rapat Gedung Menara.

Adapun anggota DPRD kabupaten Kepulauan Meranti yang hadir yaknk Dedi Putra selaku Ketua Pansus, Wakil Darsini, anggota Musdar, Asmawi, Taufiek, Emiratna dan Kepala Dinas (Kadis) Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Meranti Azza Fahroni.

Dalam pemaparannya, Ketua Pansus Dedi Putra Didampingi Anggota dan juga Kadisperindag Meranti mengatakan adapun beberapa hal yang dikonsultasikan dalam rapat tersebut terkait dengan Rencana Kegiatan Industri Kabupaten Kepulauan Meranti dan bagaimana hambatan untuk mengetahui secara detail tentang legalitas RTRW sedang RPIK sudah dibahas.

Bagaimana kedudukan industri unggulan yg ditinjau oleh pansus merupuakan SDA dikep.meranti namun belum dimasukkan dlm RPIP?
Ditambahkan oleh darsini selaku wakil pansus tentang apa saja kendala dan mekanisme RPIK.

Adapun jawaban yang disampaikan melalui Sekretaris Penindustrian Provinsi Riau Ir.H.M.Suip.MM dan jajaran. Dari hasil pertemuan dijakarta beberapa waktu lalu kawasan meranti sudah diajukan sebagai kabupaten yg memiliki potensi industri.
Namun tidak terlepas Dari Sumber daya yang ada dikabupaten tersebut.
Industri apa saja yang akan bisa dikembangkan sepanjang 20 tahun mendatang contohnya agro-non agro, IKM dan budaya. hal inilah yang harus dicermati bersama agar menjadi prioritas beberapa tahun kedepan.
Dan meminta dukungan secara penuh khususnya RPIK Di kabupaten Meranti.
Namun untuk hal penetapan RPIK tersebut harus terfokus dari segi penganggaran yang ada agar tepat sasaran sesuai dengan harapan kita bersama yakni mengembangkan pembangungan secara menyeluruh di Kabupaten Kep.Meranti.

Adapun Harapan dari Pansus ini bahwa Pemerintah dan komisi B agar berkoordiansi langsung untuk mengsingkronisasi pelaksanaan perda terkait kerja sama lintas OPD dan penganggaran dikabupaten kepulauan meranti. (DYL/rls)

loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.