Jual Kempang Aset Desa Mekong, Ternyata Pengelola Ambil Kebijakan Sendiri

UTUSANNEWS, MERANTI – Terkait dugaan penjualan Kempang Bantuan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2016 melalui Dinas Perhubungan, Kades Mekong mengklaim dirinya tidak terlibat. Justru pihak pengelola mengaku bahwa kempang itu telah diserahkan ke Hambali dengan nilai ekonomis (uang).

“Dari pada tidak dipakai, saya sebagai pengelola kempang yang diberi kuasa oleh Kepala Desa mengambil kebijakan dengan menyerahkan Kempang bantuan Pemkab Meranti itu kepada Hambali untuk dilakukan perawatan, ya ada nilai ekonomisnya, Hambali membayar nyicil dari 10 juta hingga sampai 35 juta,” aku Samsuri di dampingi Kades Mekong saat ditemui media ini di Selatpanjang, kamis (10/05/2018).

Ketika dipertanyakan dalam melakukan perpindahan tangan kempang bantuan pemerintah kepada individu (pribadi) apakah pihaknya telah memuat surat berita acara. Samsuri mengakui hal itu tidak dilakukan.

Baca Juga :  Rakor Persiapan Akhir Pemilu 2019, Sejauh Ini Kondisi Terkendali

“Berita acaranya tidak ada,hanya musyawarah saja pada bulan agustus 2016 lalu,” sebut dia.

Mirisnya lagi, Samsuri malah beranggapan penyerahan Kempang aset Desa yang ia lakukan kepada Hambali tidak menyalahi prosedur, perpindahan tangan dengan nilai ekonomis sudah disepakati tokoh masyarakat dari hasil musyawarah.

“Untuk perpindahan tangan kempang itu dari pengelola ke Hambali sudah dari hasil musyawarah, makanya kita berani,” bebernya.

Dalam pertemuan itu, Daman Kades Mekong sempat berkelah, dirinya membantah telah menjual Kempang bantuan tersebut, dan menyebutkan tidak pernah menerima uang dari hasil penjualan yang menurutnya bukan penjualan akan tetapi penyerahan untuk perawatan kempang.

Baca Juga :  Saat Menyambangi Mbah Yusni, AKBP Edy Sumardi : Mbah Mengingatkan Saya Kepada Almarhumah Ibu Saya

“Kempang itu tidak sesuai dengan jembatan kita, makanya diserahkan ke Hambali, nah uang dari Hambali itulah kita manfaatkan untuk menambah biaya pembuatan kempang yang baru, saya tidak ada menerima, dan itu kebijakan pengelola karena Desa telah menyerahkan kepada pengelola,” kelah Daman.

Sementara itu, Ketua Sapma Pemuda Pancasila Kabupaten Kepulauan Meranti Bobbi Iskandar memberikan komentar terkait penyerahan kempang yang dilakukan pengelola. Dirinya menilai hal itu jelas sudah menyalahi prosedur.

“Aturan sudah jelas, jika pengelola tidak mampu untuk merawat aset negara, kemudian jika ingin dipindah tangan untuk mengelola atau diganti harus sesuai persedur disertai berita acara serah terima,” sampainya.

Baca Juga :  HKN 2018, Wabup Serahkan Piagam Bagi Insan Kesehatan Berprestasi

Dalam permasalahan ini, terang dia. Sudah sampai kejalur hukum, yakni pihak kepolisian sudah melakukan pemeriksaan,tinggal menunggu sudah sejauh mana perkara itu.

Disinggung pengelola meminta uang perawatan, pemuda asli Pulau Merbau itu menilai itu adalah tindakan pemerasan.

“Itu akal-akalan mereka saja, seharusnya pengelola yang memberi uang kepada orang yang merawat, Itu akal-akalan mereka saja tu, untuk itu kita tegas kan kepada kasat reskrim betul-betul mengecek pekara ini sesuai dengan intruksi Kapolses,” tutupnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Kasat Reskrim Polres Kepulauan Meranti belum memberikan keterangan resmi terkait hasil pengecekan dilapangan. (rls/red)

loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.