Memperjelas Status Hukum Bupati Bengkalis Dengan Dugaan Korupsi Rp 494 M

UTUSANNEWS, PEKANBARU – Ketua Pusat Studi Anti Korupsi (PUSAKO) FH UIR, DR. Muhammad Nurul Huda, SH. MH melalui Kepala Seksi Advokasi meminta Komisi Pemberasan Korupsi (KPK) untuk menjelaskan kepada publik terkait penyitaan uang Rp. 1.9 Milliar di rumah dinas Bupati Bengkalis.

Rici Verdiasyah menilai penyitaan dalam KUHAP sudah jelas. Penyitaan itu ada kaitannya dengan tindak pidana.

Karenanya PUSAKO FH UIR meminta agar KPK segera memperjelas hubungan uang yang di sita Rp 1.9 M dengan tindak pidana proyek multiyear senilai Rp. 494 Milliar yang menurut KPK telah ditemukan potensi kerugian keuangan negara diperkirakan Rp. 80 milliar, dan dalam kasus tersebut sudah ada tersangkanya yaitu M. Nasir dan Hobby dari pihak perusahaan.

Baca Juga :  Mantap..!!! Pertama di Indonesia, ULP Meranti Capai Tingkat Kematangan Level Tertinggi

Terlebih lagi menurut Rici, Bupati Bengkalis saat ini juga sudah dicekal. Oleh karena itu Rici mendesak KPK agar tidak takut jika terdapat alat bukti yang cukup, untuk menaikkan status Bupati Bengkalis saat ini yang sebelumnya menjadi saksi, untuk dinaikkan menjadi tersangka.

Pekanbaru, 8 November 2018

Kepala Seksi Advokasi PUSAKO FH UIR

Sumber : https://www.suarapublik.co.id/2018/11/memperjelas-status-hukum-bupati.html?m=1

loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.